SURABAYA,
TONGOIKALMORE.COM – Apakah negara demokrasi dulu, sekarang
otoriter akan chaos lagi dan Lone Ranger akan beraksi
kembali.? Sesaat setelah kejadian ini saya mengalami penindasan, intimidasi dan
diskriminasi yang luar biasa dari beberapa oknum aparat militer (TNI/POLRI)
Kolonial Indonesia. Tapi saya bersyukur karena memiliki Bekal Pressing semasa
kuliah. Oleh sebab itu, saya tetap bertahan dan menghadapinya dengan tenang
pada saat itu. Terima kasih para senior dan mentor yang telah mendidik saya
semassa kuliah dengan berbagai pendekatan teori dan praktik di Universitas Dr.
Soetomo Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Ujar – Pendiri sekaligus Mentor (UKM SP)
Unitomo. (Victor Tanasale) usai jumpa temu saat diskusi bebeas di sekretariat.
Polisi
memukuli mahasiswa saat bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa, (24/9/2019). (Antara Foto/Abriawan Abhe)
Menurutnya, “Telah dirilis atau dipublikasi juga
oleh media nasional CNN Indonesia dari wilayah DKI Jakarta bahwa, “Presiden RI (Joko
Widodo) menyatakan tak perlu meragukan komitmennya dalam menegakkan demokrasi.
Hal tersebut disampaikan ketika gelombang demonstrasi
mahasiswa menguat di sejumlah daerah saat itu. "Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada
yang meragukan komitmen saya mengenai ini [menjaga demokrasi]," kata (Jokowi)
di Istana Merdeka pada, Kamis (26/9/2019).
Pendiri
rumah produksi Watchdoc, (Dandhy Dwi Laksono) saat memberikan keterangan terkait
penangkapannya di Kantor Aliansi Jurnalis Independen, (27/9/2019). CNN
Indonesia/(Adhi Wicaksono)
Koordinator Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan () Yati Andriyani menganggap pernyataan Presiden
Jokowi yang berkomitmen menjaga demokrasi "jauh panggang dari api." Beberapa
jam setelah Jokowi menyampaikan pernyataan itu, terjadi penangkapan aktivis. Ungkapnya.
"Ditangkapnya
DL [Dandhy Laksono] dan AB [Ananda Badudu] pasca-pernyataan Presiden tersebut
menunjukan pernyataan Presiden selalu saja 'jauh panggang dari api'. Presiden
terkesan tidak memahami substansi dari pernyataannya. Kata Yati kepada CNNIndonesia.com.
Yati mengatakan
jika Jokowi memahami substansi pernyataan tersebut, maka ia mengambil langkah
kongkret dengan memerintahkan Polri tak melakukan penangkapan dan penahanan
sewenang-wenang terhadap masyarakat, mahasiswa, serta aktivis yang kritis
terhadap pemerintah. Pungkasnya.
"Memerintahkan
Polri membebaskan semua mahasiswa yang ditahan. Termasuk tidak meminta
Kemenristekdikti melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang membatasi
mahasiswa dan akademisi di berbagai kampus dalam menyuarakan aspirasinya." Bebernya.
Reporter: Tongoikalmore.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar